Inilah yang Membuat Kelompok Intoleran Menjelma Besar Kepala

jpnn. com , JAKARTA – Kepala Tim Task Force Forum Rapat Pengawal Pancasila (FAPP) yang selalu Koordinator Tim Pembela Demokrasi Nusantara (TPDI) Petrus Selestinus menyayangkan kejadian main hakim sendiri yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Laskar Solo kepada suku almarhum Habib Asegaf Al-Jufri dalam Solo, pada malam tanggal 8 Agustus 2020.

Sekelompok orang tersebut mendatangi sebuah kesibukan keluarga almarhum Habib Asegaf Al-Jufri di Solo dan memaksa bagian Tuan Rumah untuk membubarkan program adat Midodareni (doa malam sebelum Akad Nikah).

“Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan etiket bangsa Indonesia, terlepas dari latar belakang etnis, agama dan kebangsaan pelakunya, ” kata Petrus Selestinus pada wartawan, Minggu (9/8/2020).

Baca Juga:

Menurut Petrus, massa yang disebut Kelompok Tentara itu juga merusak sejumlah mobil dan memukuli beberapa anggota rumpun, menyeruduk  Acara Midodareni (doa malam sebelum Akad Nikah).

Massa juga melakukan pecahan sejumlah mobil dan mengeroyok Tuan Rumah sembari menanyakan penyelenggaraan program keagamaan Tuan Rumah dengan kaidah Syiah bukan Islam, Syiah musuh Islam dan darah Syiah legal dibunuh.

Petrus menilai perilaku ini tidak boleh dipandang sebagai perisitiwa heroik untuk membela agama, tidak boleh dipandang sebagai tindak pidana biasa, mengecualikan tindakan kelompok Laskar Solo tersebut sudah masuk kategori perilaku intoleran dan radikal.

Baca Juga:

Pasalnya, kelompok tersebut telah memaksakan kehendak menolak pengamalan keyakinan kelompok beragama lain dengan tidak sejalan dengan keyakinan gabungan agama para Laskar Solo.

“Ini jelas tindakan melanggar hukum, persekusi, tidakan mengambilalih tugas dan wewenang Penegak Lembaga, yang sesungguhnya dilarang dan diancam dengan pidana oleh pasal 59 ayat (3) huruf a dan d, jo. pasal 82 A ayat (1) dan ayat (2) UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Akan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas Menjadi Undang-Undang, ” tegas Petrus.