Pabrik Pelumas di Bawah Bayang-bayang Praktik Monopoli?

jpnn. com , JAKARTA – Kepala Bagian Penyiapan dan Penerapan Standarisasi Desa Migas, Kementerian ESDM, Ilham R Hakim mengatakan setiap produk pelumas atau oli yang diedarkan kepada masyarakat sebenarnya telah dijamin harga dan standarnya oleh negara.

Sehingga tidak perlu ada isu yang berkembang terkait beda merek pelumas akan merusak pesawat, atau merek kendaraan tertentu harus menggunakan oli tertentu.

Pasalnya, mindset yang terpaku tersebut akan melanggengkan praktik dominasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai bengkel resmi.

Baca Juga:

“Kami pastikan negeri hadir melindungi konsumen karena pelumas ini diawasi dan memiliki mutu standar, ” kata Ilham di dalam Webinar Akurat Solusi bertemakan ‘Dugaan Praktik Monopoli dalam Bisnis Pelumas dan Perlindungan Konsumen’, Kamis (3/9).

Selain itu Kualitas pelumas juga dinyatakan dengan pengawasan standar mutu pelumas oleh Ditjen Migas sesuai Permen ESDM No. 053/2006 yaitu setiap pelumas harus terdaftar Nomor Pelumas Tercatat (NPT), selain standar SNI serta standar internasional lainnya.

Ilham mengatakan pihak Ditjen Migas telah melakukan penertiban terkait NPT dari 2016 edaran sebanyak pelumas tanpa NPT sebesar 7, 2 persen kemudian turun tenggat 3, 5 persen di tarikh 2018.

Membaca Juga:

Paul Toar selaku Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Distributor, Importir, dan Produsen Pelumas Indonesia (PERDIPPI) dalam kesempatan yang sama tahu dengan munculnya praktik monopoli dalam akhirnya hanya akan merugikan konsumen serta perekonomian nasional.

Bahkan bisa mematikan para-para pengusaha-pengusaha kecil yang bergerak pada sektor pelumas (Oli).